Dukung Transparansi, BPKP Bekali DiskominfoSP Lebak Kelola Medsos Antikorupsi

Terkini 01 Nov 2026 16:46 • 2 min read • 13 views • By Awi

Share berita ini

Dukung Transparansi, BPKP Bekali DiskominfoSP Lebak Kelola Medsos Antikorupsi
Dukung Transparansi, BPKP Bekali DiskominfoSP Lebak Kelola Medsos Antikorupsi LEBAK,    Oktober 2026 Dalam upaya membangun pemerin...

Dukung Transparansi, BPKP Bekali DiskominfoSP Lebak Kelola Medsos Antikorupsi

 

LEBAK,    Oktober 2026

 

Dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak menerima pendampingan teknis dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten. Kegiatan ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi pencegahan korupsi yang edukatif dan beretika.

 

Pendampingan teknis berlangsung di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, pada Rabu (21/10/2026), dan dihadiri oleh jajaran staf pengelola media sosial serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Lebak.

 

Kepala DiskominfoSP Kabupaten Lebak, dr. Hj. Anik Sakinah, M.Si., menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, di era digital saat ini, media sosial bukan sekadar sarana berbagi informasi, melainkan ruang publik yang sangat strategis untuk menyampaikan kebenaran, mencegah penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada masyarakat luas.

 

"Pengelolaan media sosial yang baik dan terarah sangat penting. Kami akan manfaatkan secara maksimal untuk menyebarkan informasi pencegahan korupsi, agar masyarakat semakin memahami pentingnya pembangunan yang bersih dan akuntabel," ungkap Anik.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi yang akurat, tetapi juga turut teredukasi mengenai pentingnya pengawasan bersama terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

 

"Kami ingin masyarakat semakin cerdas dalam memahami informasi pembangunan daerah. Jika masyarakat memahami, maka partisipasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan semakin kuat," tambahnya.

 

Perwakilan dari BPKP juga menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Melalui konten-konten yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, pesan-pesan antikorupsi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lebak secara lebih efektif.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Amon Nusantara